KABARMALIOBORO.COM, YOGYAKARTA – Ratusan PKL Malioboro mendatangi kantor DPRD Kota Yogyakarta pada Senin (17/1/22). Mereka memprotes relokasi yang dinilai tak transparan dan merugikan. Wakil Ketua Paguyuban Lesehan Malioboro, Bekti Leksono mengatakan, tempat relokasi sangat tidak layak, khususnya untuk pedagang lesehan.
Bekti mencontohkan ketika pengunjung yang hendak ke lapak lesehan harus berjalan ke bagian ujung timur. Sementara untuk makan harus berjalan ke pendopo yang jaraknya 30 meter dari lapak ujung timur tadi. Sedangkan pengunjung yang membeli makanan di lapak sebelah ujung barat harus berjalan 60 meter karena harus makan di pendopo.
Menyikapi hal tersebut, DPRD Kota Yogyakarta membentuk panitia khusus (pansus) dalam mewadahi keresahan pedagang kaki lima Malioboro yang akan direlokasi.
Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudiatmoko mengatakan rencana pembentukan pansus ini sebenarnya sudah muncul sejak lama.
“Hari ini kami membentuk pansus,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (18/1).
Danang mengungkapkan pansus ini akan menjadi mediator antara pedagang dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu juga bisa sampai ke jenjang Pemda DIY ataupun Gubernur DIY.
“Dialog yang dijalin bisa lebih luas. Karena rencana ini juga melibatkan DIY,” lanjutnya.
Danang mengatakan dengan adanya dialog maka diharapkan penataan PKL Malioboro bisa lebih baik konsepnya. Selain itu juga nantinya bisa dipahami oleh semua pihak.
“PKL tidak menolak direlokasi. Tapi konsep penataannya digagas bersama,” ucapnya.
Editor : Seto G. Pratomo
(red/kabarmalioboro.com)
