KABARMALIOBORO.COM, YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan merelokasi atau memindah para pedagang kaki lima atau PKL di Kawasan Wisata Malioboro.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) mengungkapkan alasan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Malioboro harus direlokasi karena salah satunya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ingin mewujudkan rencana kerja sama dengan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO).
“Karena kan kita juga ingin membangun kerja sama dengan UNESCO untuk sumbu filosofisnya,” kata HB X saat ditemui di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta pada Kamis (2/12/2021).
Relokasi ini membuat protes dan menolak untuk pindah. Para PKL di Malioboro dikabarkan mendapatkan informasi jika relokasi bakal mundur hingga Februari 2022, bukan bulan ini seperti jadwal semula.
Sekretaris Daerah DI Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji menanggapi hal tersebut dengan memastikan relokasi PKL Malioboro akan berlangsung dan akan dimulai bulan depan.
“Minggu depan sudah mulai. Tahap pertama adalah menentukan lapak-lapak pada pedagang dengan cara undian atau metode lain sesuai keinginan pedagang,” jelas Kadamarta pada Selasa, (18/1/2022).
Kadamarta belum menyebut tanggal pasti pemindahan besar-besaran PKL Malioboro. Hal ini direlokasi ke dua tempat, yakni pusat UMKM di bekas gedung Bioskop Indra dan eks-lahan Dinas Pariwisata DI Yogyakarta. Dia mengatakan, pemindahan sekitar 2.000 PKL di dua tempat itu akan berlangsung bersamaan.
“Target kami, awal Februari 2022 sudah relokasi semua,” lanjut Kadamarta.
Pemerintah DI Yogyakarta berharap para pedagang tak meragukan lokasi baru yang sudah disiapkan. Hal itu dikarenakan dua tempat itu masih berada di kawasan jalan utama Malioboro juga lebih nyaman dan para pedagang tak lagi berpindah tempat.
“Di lokasi baru itu mereka ora kudanan meneh (tidak kehujanan lagi), tidak perlu pindah-pindah karena ada tempat yang legal dan nyaman, berusaha bisa lebih baik lagi,” kata Kadamarta.
Pemerintah DIY juga sudah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung di lapak baru, yakni toilet, co-working space, hingga tempat parkir.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan DI Yogyakarta, Ni Made Dwipanti Indrayanti menuturkan dalam relokasi PKL Malioboro, pemerintah menyediakan akses moda bagi para pedagang supaya lebih nyaman saat bongkar muat barang dagangan. Ada pula lahan parkir yang cukup memadai.
“Lahan parkir untuk PKL ini kami siapkan di daerah Beskalan, di utara bekas gedung Bioskop Indra dengan kapasitas sekitar 375 sepeda motor dan 19 mobil,” ungkap Dwipanti.
Selain di Beskalan, pemerintah juga menyediakan lahan parkir di kawasan Ketandan atau eks-kampus UPN.
Editor : Seto G. Pratomo
(red/kabarmalioboro.com)
