Pukul 09.00 pagi. Sinar matahari tak mampu menghangatkan Ruang Paripurna di lantai dua Gedung DPRD DIY. Namun, ruangan itu terasa hangat oleh percakapan yang segera menjadi lebih hangat dari apa pun yang tampak. Di kursi-kursi yang berjajar rapi, para seniman, aktivis, akademisi, jurnalis senior, hingga masyarakat umum mulai memenuhi ruang pertemuan. Ada bisik-bisik antusias, ada anggukan pertemuan kembali, dan ada rasa rindu pada seorang nama yang hari itu dihidupkan kembali lewat pemikiran: Imam Yudotomo.
BUKU Sosial Demokrasi, karya almarhum aktivis kelahiran Yogyakarta 12 Mei 1941 itu, menjadi alasan semua orang berkumpul Kamis pagi hingga siang (4/12/2025) itu. Buku tebal—hampir 400 halaman— yang baru diterbitkan itu menjadi pusat percakapan di sebuah gedung legislatif yang berdiri kokoh di tepi Jalan Malioboro.
Ruang seminar itu bukan lagi sekadar ruang. Ia berubah menjadi panggung ide, tempat gagasan-gagasan lama diuji kembali dalam konteks zaman yang serba cepat dan penuh perubahan. Dan ruang itu bahkan berpindah di grup WA. Memperbincangkan hal serupa. Melanjutkan yang belum tuntas dibicarakan saat di gedung dewan.
Anggota DPRD DIY Yuni Satia Rahayu membuka acara dengan senyum. Sebelumnya, anak biologis Imam Yudotomo bersama Ketua Panitia Bedah Buku Ons Untoro menguraikan perjalanan penyusunan buku. Keduanya menyampaikan bahwa hari itu, ternyata tepat 5 tahun kematian almarhum Imam. Dan sekaligus hari ulang tahun Ons Untoro.
Yuni berharap mudah-mudahan semakin banyak anak muda yang mengikuti diskusi. “Bukan hanya kita yang tua-tua yang berdiskusi,” selorohnya. Suaranya mengandung harapan sederhana tetapi penting: bahwa gagasan tidak boleh berhenti diwariskan, bahwa ruang diskusi bukan hanya milik generasi yang lebih dulu berjalan.
Hari itu, Yuni duduk bersama dua narasumber utama: Halim HD, pemikir kebudayaan yang telah malang melintang di dunia seni dan sosial, dan Osmar Tanjung, aktivis komunitas yang mengenal dekat perjalanan hidup almarhum Imam. Diskusi dipandu oleh moderator Sinta Herindrasti, yang menjaga alur obrolan tetap hangat dan mengalir.
Yuni menegaskan, hasil diskusi tersebut akan disampaikan kepada Gubernur. “Ini bagian dari kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah,” ujarnya. Kata “kontribusi” ia ucapkan perlahan, seakan ingin menegaskan bahwa demokrasi selalu membutuhkan suara, bukan hanya perintah.
Ketika diskusi memasuki bab tentang isi buku Sosial Demokrasi, Halim HD langsung mengangkat alis, separuh bercanda tetapi separuh sungguh-sungguh. “Sepanjang pengetahuan saya, rasanya saya belum pernah membaca tulisan-tulisan Mas Imam di media massa,” ujarnya.
Kalimat itu sontak menimbulkan senyum di beberapa wajah yang tampak mengenal dekat almarhum. Imam memang bukan tipe intelektual yang gemar menulis di surat kabar. Ia bergerak langsung di lapangan—bertemu petani, berbincang dengan buruh, atau berdiskusi di ruang-ruang kecil komunitas.
Ironisnya, justru dari jejak diam itulah muncul gagasan yang memadat menjadi buku hampir 400 halaman. Halim mengakui, meski buku tersebut tidak banyak mengupas seni dan budaya, ia menunjukkan kekhasan lain: pendekatan langsung seorang aktivis yang menulis berdasarkan pengalaman nyata di tengah rakyat.
“Kalau nanti dicetak ulang,” kata Halim, “akan bagus bila kronologinya lebih jelas. Supaya terlihat konteks zamannya.” Saran itu bukan sekadar teknis; bagi Halim, setiap gagasan punya ruang dan waktunya, dan membaca Imam berarti membaca Indonesia pada masa ia hidup.
Giliran Osmar Tanjung berbicara. Nada suaranya sedikit bergetar, entah karena ingatan atau karena tak menyangka bahwa sahabatnya meninggalkan karya setebal itu. “Saya nggak nyangka dia menulis,”katanya dengan tawa kecil. Namun segera ekspresinya berubah serius.
Menurut Osmar, Imam memiliki pengamatan tajam soal dinamika kapitalisme dan sosialisme—dua kutub yang pertentangannya tak pernah benar-benar hilang dari perdebatan pembangunan. “Sepanjang ada kontradiksi,” katanya, “pertentangan itu akan selalu muncul.”
Osmar menunjuk salah satu bagian buku, pada halaman 291, ketika Imam menulis tentang bagaimana kapitalisme merusak hutan. Hari ini, ketika banjir besar kembali melanda Sumatera, tulisan itu terasa seperti peringatan yang gagal kita dengarkan. Barangkali sebab itulah buku tersebut menemukan relevansi. Ia bukan nostalgia, melainkan alarm.
Imam Yudotomo memiliki riwayat pendidikan yang tidak linear: pernah belajar di ITB, Unair, hingga UGM, namun tidak menyelesaikan semua studinya. Tetapi justru di situlah letak keunikannya. Imam bukan intelektual menara gading. Ia belajar langsung dari rakyat, dan rakyat itulah yang kemudian mengisi benak dan tulisannya.
Gagasan-gagasannya tentang pertanian, pembangunan, demokrasi, kapital, hingga relasi negara dan rakyat kini kembali relevan. Di masa ketika bencana ekologis terjadi bersamaan dengan laju pembangunan yang tidak terkendali, apa yang ditulis Imam—sejak belasan tahun lalu—mendadak seperti cermin yang memantulkan wajah kita sendiri.
Menjelang akhir diskusi, ruangan terasa lebih hidup. Bukan karena keramaian, tetapi karena kesadaran baru yang tumbuh perlahan: bahwa gagasan lama bisa menjadi panduan masa kini.
Baik Halim maupun Osmar sepakat, warisan pemikiran Imam Yudotomo perlu terus dihidupkan. Bukan hanya dengan mengutip, tetapi dengan mewujudkan. “Pemikirannya bisa jadi dorongan penting bagi pengembangan sosial demokrasi,” kata Osmar, “sebagai landasan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada masyarakat.”
Hari itu, buku Sosial Demokrasi bukan sekadar buku tebal yang dibuka kembali. Ia menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan, antara pengalaman aktivis lapangan dan harapan masyarakat Yogyakarta hari ini.
Ketika para peserta meninggalkan ruangan, langit Malioboro mulai meredup. Mendung tebal menggelayut. Lampu-lampu seakan ikut meredup. Tetapi di dalam kepala mereka, lampu-lampu lain sedang menyala. Lampu gagasan, lampu kesadaran, lampu tentang pentingnya membaca kembali jejak pemikiran yang telah ditinggalkan seseorang yang diam-diam bekerja untuk rakyat sepanjang hidupnya.
Di luar, keramaian Malioboro berjalan seperti biasa. Tetapi bagi mereka yang hadir, sesuatu telah berubah. Bahwa setumpuk kertas 400 halaman bisa menjadi percikan baru bagi diskusi, kritik, dan masa depan sosial demokrasi di Yogyakarta. Bahkan di Indonesia. ***
