OLEH: ERWAN WIDYARTO
Hari Pers Nasional seharusnya tidak hanya menjadi perayaan profesi, tetapi juga momentum refleksi atas peran strategis jurnalisme di tengah krisis terbesar umat manusia saat ini yakni perubahan iklim dan bencana ekologis. Dalam satu dekade terakhir, bencana hidrometeorologi –banjir, longsor, kekeringan, dan gelombang panas– menjadi wajah baru keseharian publik Indonesia. Di titik ini, jurnalisme diuji. Apakah sekadar mencatat peristiwa, atau berani mengambil peran sebagai penjaga kepentingan publik jangka panjang.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan lebih dari 90 persen bencana di Indonesia berkaitan dengan faktor hidrometeorologi. Sementara Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) dalam Sixth Assessment Report menegaskan bahwa “pengaruh manusia telah menghangatkan atmosfer, laut, dan daratan secara tidak terbantahkan.” Artinya, bencana yang kita laporkan hari ini bukan sekadar “musibah alam”, melainkan bagian dari krisis sistemik yang dipicu aktivitas manusia dan tata kelola yang keliru.
Di sinilah jurnalisme memikul tanggung jawab besar. Menghubungkan peristiwa dengan penyebab strukturalnya.
Melampaui Jurnalisme Peristiwa
Selama ini, liputan bencana kerap terjebak pada pola yang repetitif: angka korban, kerusakan, tangisan, dan bantuan darurat. Pola ini memang memenuhi nilai berita, tetapi sering gagal menghadirkan pemahaman. Publik tahu apa yang terjadi, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh diajak memahami mengapa dan apa yang bisa dicegah atau diubah.
Bill McKibben, penulis dan aktivis lingkungan, pernah menulis bahwa perubahan iklim adalah “krisis terbesar yang tidak pernah benar-benar kita ceritakan sebagai krisis.” Pernyataan ini juga relevan bagi media. Ketika banjir hanya diberitakan sebagai hujan ekstrem tanpa membahas alih fungsi lahan, tata ruang, atau krisis iklim global, jurnalisme kehilangan daya transformasinya.
Jurnalisme iklim menuntut pergeseran pendekatan: dari sekadar kronik kejadian menjadi narasi kausalitas. Dari “apa yang rusak” menjadi “siapa yang bertanggung jawab” dan “kebijakan apa yang harus diperbaiki”.
Etika, Akurasi, dan Bahaya Sensasionalisme
Dalam konteks bencana, godaan sensasionalisme sangat besar. Visual dramatis dan judul bombastis memang menarik klik, tetapi berisiko mereduksi tragedi menjadi komoditas emosional. Lebih dari itu, framing yang keliru dapat menciptakan fatalism. Seolah bencana adalah takdir yang tak bisa dicegah.
Padahal, riset komunikasi iklim menunjukkan bahwa narasi yang menekankan keterkaitan antara tindakan manusia dan dampak lingkungan justru meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan publik. Jurnalisme yang bertanggung jawab harus menjaga akurasi ilmiah, menghindari keseimbangan palsu (false balance), serta tegas membedakan opini berbasis data dengan misinformasi.
Seperti diingatkan jurnalis dan pemikir lingkungan George Monbiot, “objektivitas tidak berarti memberi ruang yang sama pada kebenaran dan kebohongan.” Dalam isu iklim, netralitas yang salah justru menjadi bentuk keberpihakan pada kerusakan.
Hadirkan yang Terabaikan
Perubahan iklim tidak berdampak merata. Nelayan pesisir, petani kecil, masyarakat adat, dan warga miskin kota adalah kelompok paling rentan, namun sering paling minim suara di media arus utama. Jurnalisme memiliki peran penting untuk mengangkat pengalaman mereka sebagai pengetahuan sah, bukan sekadar kisah pinggiran.
Liputan berbasis komunitas tidak hanya memperkaya perspektif, tetapi juga memperlihatkan praktik adaptasi lokal yang sering luput dari kebijakan formal. Di sinilah jurnalisme berfungsi sebagai penghubung antara sains, kebijakan, dan realitas sosial.
Tidak dapat dimungkiri, jurnalisme iklim menghadapi tantangan serius. Keterbatasan kapasitas jurnalis dalam membaca data ilmiah, tekanan kecepatan produksi berita, serta model bisnis media yang belum berpihak pada liputan mendalam. Isu lingkungan sering kalah oleh politik elektoral atau sensasi viral.
Justru di sinilah keberanian editorial diuji. Menjadikan isu iklim sebagai agenda utama bukan pilihan idealistik, melainkan kebutuhan publik. Karena krisis iklim bukan isu masa depan. Ia adalah realitas hari ini.
Di tengah krisis iklim dan eskalasi bencana, jurnalisme tidak boleh netral secara moral. Ia harus berpihak pada keselamatan publik, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan antargenerasi. Hari Pers Nasional semestinya menjadi pengingat bahwa kebebasan pers selalu datang bersama tanggung jawab.
Jurnalisme yang gagal membaca krisis iklim bukan hanya kehilangan relevansi, tetapi turut menyumbang pada pembiaran bencana yang seharusnya bisa dicegah. Maju terus Pers Indonesia!
Penulis adalah jurnalis yang aktif sebagai pegiat lingkungan.
