Kabar Malioboro, Jogja – Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menegaskan Pemilu merupakan amanat konstitusi yang harus dipenuhi pelaksanaannya sesuai ketentuan. Mewacanakan atau bahkan melakukan penundaan pemilu sama saja dengan mencederai konstitusi. “Untuk itu kami menolak penundaan pemilu karena hal itu melanggar konstitusi di pasal 22 E (UUD 1945) dan melanggar hak konstitusional warga negara yang harusnya dipergunakan setiap lima tahunan,” tegas Alissa dalam pers rilis yang diterima kabarmalioboro.com.
Diungkapkan Alissa belum lama ini, pada 2 Maret 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan kontroversial. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang semestinya digelar pada tahun 2024, diubah menjadi tahun 2025. Keputusan ini bermula dari gugatan perdata yang diajukan Partai Prima sebab tak lolos verifikasi parpol.
“Putusan ini menegaskan kekhawatiran berbagai pihak terkait wacana yang berhembus dalam beberapa tahun belakang, yaitu adanya skenario perubahan konstitusi dengan memperbolehkan masa pemerintahan menjadi tiga periode dan juga penundaan penyelenggaraan Pemilu.
“Kami mendorong dan meminta pemerintah dan KPU untuk tetap teguh melaksanakan tahapan
pemilu sesuai dengan perundangan yang berlaku dan memastikan hak seluruh warga negara terpenuhi,” pintanya
Dijelaskan Alissa, pada berbagai kesempatan, Presiden RI Joko Widodo yang sudah menjabat
sebagai presiden selama dua periode menyebut dirinya tidak memiliki kewenangan untuk kembali maju. Namun di sisi lain, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan selalu muncul ke permukaan.
“Kami juga meminta kepada elite politik, tokoh publik, dan masyarakat secara umum untuk tidak mewacanakan penundaan pemilu,” tegasnya.
Alissa menegaskan jaringan GUSDURian berkomitmen untuk mengawal Pemilu 2024 sebagai ajang bagi rakyat menggunakan hak politiknya dalam memilih calon pemimpinnya secara jujur dan adil, sebagaimana rekomendasi Temu Nasional (TUNAS) GUSDURian di Surabaya pada Oktober 2022 lalu.
“Dan kami juga menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk terus mengawasi setiap tahapan agar terselenggara Pemilu yang berkualitas demi terwujudnya demokrasi Indonesia yang sehat. Sebagai murid ideologis Gus Dur, Jaringan GUSDURian berkomitmen melanjutkan salah satu warisan Gus Dur
yaitu memperjuangkan amanat konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara,” tandasnya. (*/rls)
