OLEH : ERWAN WIDYARTO
SETIAP tahun, tanggal 22 April kita merayakan Hari Bumi Sedunia. Tahun ini jatuh pada Rabu, 22 April 2026. Pertanyaan reflektifnya sederhana sekaligus mengganggu. Apakah kita benar-benar merayakan, atau sekadar memperingati tanpa perubahan berarti?
Sejak pertama kali digagas oleh Gaylord Nelson pada 1970 di Amerika Serikat, Hari Bumi lahir dari kegelisahan yang nyata, kerusakan lingkungan yang tak lagi bisa diabaikan. Dua dekade kemudian, gerakan ini mendunia, melibatkan lebih dari 193 negara.
BACA JUGA: Gubernur DIY Ingatkan Posisi Strategis GIPI
Setelah lebih dari setengah abad, bumi justru menghadapi krisis yang semakin kompleks. Perubahan iklim yang kian ekstrem. Polusi plastik yang tak terkendali. Hingga deforestasi yang terus menggerus ekosistem.
Tema tahun ini, “Our Power, Our Planet”, terdengar optimistis. Ada ajakan untuk melipatgandakan energi bersih hingga tiga kali lipat pada 2030. Tapi di balik slogan itu, terselip ironi besar. Kita tahu solusinya, tapi belum cukup berani mengubah sistem yang ada.
BACA JUGA: Cara Sendangadi Sleman Menjaga Sumber Air
Di Indonesia, Hari Bumi hampir selalu diisi dengan kegiatan yang seremonial sekaligus simbolik: menanam pohon, bersih-bersih pantai, kampanye pengurangan plastik, hingga edukasi di sekolah. Semua itu baik, bahkan penting. Namun jika jujur, dampaknya seringkali berhenti pada dokumentasi dan unggahan media sosial.
Menanam pohon, misalnya. Berapa banyak yang benar-benar tumbuh hingga dewasa? Bersih-bersih sungai—berapa lama sungai itu tetap bersih sebelum kembali dipenuhi sampah? Kita seperti terjebak dalam siklus “bersih hari ini, kotor lagi besok”. Karena kita sering membersihkan sungai tanpa membersihkan pikiran.
BACA JUGA : Perkuat Pariwisata Berkelanjutan Tawarkan Sedotan Singkong
Masalah utamanya bukan pada kurangnya aksi, tetapi pada paradigma yang belum berubah. Kita masih melihat sampah sebagai sesuatu yang “dibuang”, bukan yang harus “dikelola dari sumbernya”. Kita masih mengandalkan solusi hilir, bukan membenahi hulu. Padahal, krisis lingkungan adalah persoalan sistemik. Terkait pola produksi, konsumsi, hingga kebijakan ekonomi.
Ambil contoh polusi plastik. Kampanye “kurangi plastik” terus digaungkan, tetapi produksi plastik sekali pakai tetap masif. Industri berjalan seperti biasa, sementara masyarakat diminta beradaptasi sendiri. Ini menciptakan ketimpangan tanggung jawab: seolah-olah beban perubahan hanya ada di individu, bukan pada sistem yang memproduksi masalah.
BACA JUGA: GIPI dan Dispar DIY Dampingi Kasaningrat dan Dewi Tinalah
Begitu juga dengan energi. Kita bicara tentang energi terbarukan, tetapi masih bergantung pada energi fosil. Transisi energi bukan sekadar soal teknologi, melainkan soal keberanian politik dan arah pembangunan. Tanpa itu, tema “Our Power, Our Planet” akan berhenti sebagai jargon.
Hari Bumi seharusnya menjadi momen refleksi, bukan sekadar perayaan. Refleksi bahwa bumi tidak membutuhkan seremoni, tetapi konsistensi. Bahwa perubahan kecil memang penting, tetapi tidak cukup jika tidak diiringi perubahan besar di tingkat sistem.
Kita perlu bergerak dari kesadaran menuju keberanian. Berani mempertanyakan kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan. Berani mengubah pola konsumsi, bukan hanya sesekali, tetapi sebagai gaya hidup.
Dan yang tak kalah penting, berani membangun solusi yang relevan dengan konteks local. Seperti inovasi material ramah lingkungan berbasis singkong atau enceng gondok, pengelolaan sampah berbasis komunitas, hingga ekonomi sirkular.
Pada akhirnya, Hari Bumi bukan tentang satu hari. Ia adalah pengingat bahwa setiap hari adalah ujian. Apakah kita benar-benar berpihak pada bumi, atau hanya merasa sudah cukup peduli?
Jika bumi bisa bersuara, mungkin ia tidak meminta kita menanam lebih banyak pohon hari ini. Ia hanya meminta satu hal yang lebih sulit. Berhenti merusaknya, mulai sekarang.*
Erwan Widyarto adalah Pengurus Departemen Lingkungan dan Kesehatan Masyarkat ICMI DIY dan Sekretaris Paguyuban Bank Sampah DIY.
