OLEH: AK Supriyanto
—untuk penumpang kereta yang tubuhnya tak sempat tiba
Pernahkah engkau dengar bagaimana rel bernyanyi di malam hari?
Bunyi itu—tak-tak-tak, tak-tak-tak—adalah detak jantung tanah Jawa, irama yang kuhafal sejak usia belia. Ketika gerbong-gerbong Senja Utama mulai meluncur dari Stasiun Tugu, ketika Matarmaja membelah pematang sawah yang menguning di senja hari, ketika KRL Commuter Line mengantarku dari satu stasiun kecil ke stasiun lain yang tak asing—Kalibata, Manggarai, Tanah Abang, Jurangmangu, Cikarang—aku adalah musafir yang menemukan rumahnya justru di antara dua kota, di dalam kotak besi yang berlari.
BACA JUGA : Rektor UII Baca Puisi di Peluncuran Gejayan Id
Aku tahu aroma pendingin udara yang kadang terlalu dingin itu. Aku tahu suara kondektur yang mendendangkan nama stasiun-stasiun seperti mantera perjalanan: “Stasiun berikutnya: Cirebon.” Aku tahu bagaimana jendela kereta membingkai sawah-sawah yang berlari mundur, seperti kenangan yang enggan tinggal. Di atas meja kecil dekat jendela, secangkir kopi dan buku yang selesai dalam sekali duduk. Di seberangku, penumpang-penumpang tak dikenal yang raut wajahnya kurekam dalam diam: ibu yang memangku anaknya tertidur, mahasiswa dengan ransel lusuh, lelaki separuh baya yang menatap ponselnya dengan dahi berkerut.
Mereka semua ingin sampai. Seperti aku. Seperti kita semua.
Tapi sampai itu, rupanya, bukanlah hak. Sampai adalah anugerah yang setiap kali dipertaruhkan.
BACA JUGA : Revitalisasi Dolanan Rakyat
Belakangan, ada suara lain yang turut bernyanyi di rel-rel itu. Samar-samar, seperti bisikan, tapi cukup untuk membuat jantung berdebar lebih cepat dari biasanya.
Setiap kali kereta berguncang lebih keras. Setiap kali rem mendadak mencekik laju. Setiap kali kulihat palang pintu perlintasan yang terlambat menutup—atau lebih parah: tak ada palang pintu sama sekali, hanya kekosongan yang menganga antara hidup dan mati—dadaku bertanya dalam sunyi:
“Apakah aku akan sampai dengan selamat hari ini?”
BACA JUGA : ESAI Kidung Kain Leluhur
Pertanyaan itu tidak pernah kuucapkan keras-keras. Ia hanya menggantung di langit-langit gerbong, di antara lampu-lampu neon yang berkelip, di antara doa-doa para penumpang yang diam-diam melafalkan surah perjalanan. Dan aku, yang bukan siapa-siapa, hanya bisa menatap punggung kursi di depanku, bertanya-tanya sudah berapa kali maut nyaris menjemputku tanpa aku tahu.
Lalu tibalah kabar itu. Stasiun Bekasi Timur, April yang akhir. Argo Bromo Anggrek—ular besi kebanggaan, nama yang diambil dari gunung dan bunga, dari ketinggian dan keindahan—menabrak KRL yang entah mengapa masih di jalurnya. Dua kereta, satu antarkota dan satu komuter, bertemu di titik yang tak seharusnya. Seperti dua baris sajak yang bertabrakan di tengah larik, menghancurkan makna, menyisakan puing-puing kata-kata yang tak lagi bisa dirangkai.
Di layar ponselku, gambar-gambar itu bermunculan: gerbong yang remuk seperti kaleng diremas raksasa, asap yang membubung hitam, tubuh-tubuh yang terpental dari jendela. Dan aku, yang entah sudah berapa kali melintasi stasiun itu, membayangkan diriku di dalam sana. Membayangkan bagaimana jerit histeris memecah udara. Membayangkan bagaimana tangan-tangan terulur mencari pegangan yang tak ada.
Astaghfirullah, batinku. Ini bisa jadi aku.
BACA JUGA: ESAI Tentang WS Rendra
Tapi di negeri ini, kematian bukanlah akhir dari cerita. Ia justru menjadi awal dari sebuah pertunjukan yang ganjil: sandiwara tanggung jawab yang segera dimainkan begitu asap belum lagi hilang.
Aku menyaksikan layar-layar televisi, linimasa yang bergulir tanpa henti. Wajah-wajah bermunculan, bicara, bicara, bicara. Dan dalam keheningan malam—ketika kuhitung satu per satu dengan jari yang gemetar—aku tersadar: ada benang merah yang menjahit mereka bersama. Wajah-wajah yang dulu kukenal dari panggung-panggung keagamaan dan politik, kini muncul di panggung duka, tapi bukan untuk bertanggung jawab. Mereka datang untuk melempar tanggung jawab. Melemparnya seperti bara yang tak sudi dipegang.
Maka tampillah K.H. Said Aqil Siradj.
Kiai. Ulama. Cendekiawan. Mantan Ketua Umum PBNU. Kini Komisaris Utama PT KAI, duduk di kursi yang empuk di perusahaan pelat merah, sebagai “wajah belakang” dari kereta-kereta yang berlari di atas rel republik ini.
BACA JUGA : Rupiah Bergejolak, Amankan Aset Anda
Beliau muncul dengan wajah tenang khas kiai-kiai kita—wajah yang biasa mengucapkan qaulun ma’ruf, tutur kata yang baik. Dan dengan santun yang nyaris sempurna, beliau menyampaikan: urusan palang pintu perlintasan bukanlah tanggung jawab KAI. Itu urusan pemerintah daerah. KAI hanya mengelola di dalam stasiun. Jika kecelakaan terjadi di perlintasan, jangan tuding kami.
Aku terpana.
Subhanallah, batinku dalam-dalam. Betapa ringannya beban itu menguap, seperti asap dupa yang dibakar di depan altar birokrasi. Sebagai Komisaris Utama, Buya SAS benar-benar menjadi “wajah belakang” alias bemper KAI saat diseruduk oleh opini publik. Tapi, bukankah seharusnya Pak Kiai menjadi yang terdepan memastikan bahwa setiap jengkal rel yang dilalui kereta-kereta ini aman? Bukankah keselamatan itu sebuah ekosistem utuh, bukan sekadar urusan di dalam stasiun? Jika toh palang pintu adalah tanggung jawab pemda—sebagaimana beliau katakan—apa yang sudah dilakukan KAI untuk memastikan pemda-pemda itu menjalankan kewajibannya? Apa upaya, apa desakan, apa teriakan lantang yang pernah beliau lontarkan dalam rapat-rapat tertutup bersama para direktur dan komisaris?
Atau jangan-jangan, di rapat-rapat itu, tak pernah ada yang membahas palang pintu. Jangan-jangan yang dibahas hanyalah dividen, laba, efisiensi, dan angka-angka yang rapi di atas kertas—sementara di luar sana, di perlintasan-perlintasan tanpa pengaman, para pengendara motor setiap hari berjudi nyawa dengan kereta yang melesat.
Sementara Pak Kiai berkelit dengan kata-kata yang halus, “wajah depan” KAI—sang Direktur Utama—memilih bahasa yang berbeda. Ia tak banyak bicara. Ia hanya duduk melantai di tembok stasiun, wajah kumal menatap kosong melompong, seolah seluruh kata di kamusnya telah hangus terbakar. Hopeless, kata orang-orang. Gestur yang entah dimaksudkan sebagai duka atau penyerahan. Aku tak tahu pasti. Yang kutahu, di negeri ini, bahkan kesedihan pun bisa dipentaskan.
BACA JUGA : Komitmen Bank Mandiri Akselerasi Inklusi Keuangan
Lalu angin bertiup ke barat. Ke Gedung Sate. Ke kursi gubernur.
Dedi Mulyadi tampil. Pria yang selama ini begitu piawai membangun citra: merakyat, sederhana, peduli. Aku mengagumi keahliannya, sungguh. Ia melukis dirinya sendiri dengan goresan yang nyaris sempurna—seperti maesto yang tahu persis di mana harus membubuhkan cahaya dan di mana harus menyembunyikan bayangan. Video-videonya viral: ia menyusuri sawah, berbincang dengan petani, memarahi bawahannya yang lalai. Sebuah opera keseharian yang dimainkan dengan presisi tinggi.
Tapi di pusaran tragedi ini, Kang Dedi meradang. Bukan—jangan salah paham—bukan karena duka yang mendalam. Ia meradang karena ada pihak-pihak yang berusaha menyolek namanya ke dalam pusaran tanggung jawab. Maka dengan sigap ia membuat garis demarkasi yang tegas, setegas kapur putih yang memisahkan hidup dan mati:
Ini tanggung jawab pemerintah kota, bukan provinsi. Ini urusan wali kota, bukan gubernur.
Ah.
Aku teringat pada papan-papan perlintasan tanpa palang pintu yang bertebaran di seluruh Jawa Barat. Pada jalan-jalan desa yang memotong rel tanpa pengaman. Pada nyawa-nyawa yang setiap hari mempertaruhkan diri melintasi maut. Kang Dedi, batinku, bukankah itu ada di provinsimu? Bukankah bupati dan wali kota adalah “bawahanmu”? Bukankah setiap tetes darah yang tumpah di rel-rel itu adalah darah rakyatmu?
Kenapa tidak kau ambil saja tanggung jawab itu? Kenapa tidak kau panggil semua kepala daerah yang relnya tak berpintu, kau gebrak meja, kau perintahkan: “Selesaikan palang pintu ini, atau saya yang akan turun tangan!”? Bukankah itu yang disebut kepemimpinan?
Tapi tidak.
Kang Dedi lebih memilih menjadi arsitek politik yang merancang sekat-sekat yurisdiksi dengan cermat. Di satu sisi, aku memahami: ini soal aturan, soal Undang-Undang, soal kewenangan. Tapi di sisi lain, aku ingin bertanya: jika aturan itu membunuh, apakah kita harus terus mematuhinya sambil menonton mayat-mayat berguguran?
Di negeri ini, rupanya, kita bisa menemukan seribu satu jari yang menuding ke sana ke mari. Tapi tak satu pun dada yang rela ditonjok. Tak satu pun pipi yang sudi ditampar. Bahkan mungkin, tak satu pun yang merasa pantas dicolek.
BACA JUGA: ESAI Para Penjaga Cahaya
Dan di tengah segala duka, segala absurditas, datanglah pukulan yang paling telak.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seorang tokoh Muslimat NU, Ibu Arifah Ngatawi, tampil dengan solusi ajaib. Di saat seluruh perhatian seharusnya tertuju pada evaluasi total sistem keselamatan—sinyal, palang pintu, prosedur, koordinasi—beliau justru mengusulkan: gerbong khusus wanita harus ditempatkan di tengah rangkaian kereta, atas nama perlindungan.
Aku tergelak.
Tergelak dalam kepedihan yang paling dalam. Tergelak seperti orang gila yang menemukan kelucuan di tengah pemakaman.
Inikah solusi dari seorang menteri? Ratusan nyawa melayang karena sistem yang bolong-bolong, dan yang dipikirkan adalah pemindahan letak gerbong wanita? Bukankah itu sama dengan menggeser kursi di atas kapal yang hampir tenggelam, lalu merasa telah menyelamatkan penumpang? Isu keselamatan—yang mencakup semua penumpang, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, hidup dan yang sudah mati—direduksi menjadi isu “perlindungan perempuan” dengan solusi yang tak menyentuh akar barang secuil pun.
Aku membayangkan skenario yang beliau usulkan. Gerbong wanita di tengah. Lalu jika tabrakan terjadi lagi—naudzubillah—apakah posisi di tengah itu akan menyelamatkan? Atau justru menjadi jebakan maut yang lebih mengerikan, di mana gerbong-gerbong dari depan dan belakang menghimpitnya menjadi lempengan baja yang rata? Fisika yang paling elementer pun bisa menjawabnya.
Jangan-jangan, yang ada di kepala sang menteri hanyalah pelecehan seksual di dalam gerbong. Bukan risiko kecelakaan massal yang bisa meremukkan seluruh rangkaian tanpa pandang bulu. Jangan-jangan, di matanya, perempuan harus dilindungi dari rabaan tangan, tapi tak perlu dilindungi dari remuknya tulang.
Inikah yang disebut kebijakan publik? Atau sekadar gimik di tengah duka, agar media memberitakan sesuatu selain mayat-mayat yang belum selesai diidentifikasi?
BACA JUGA : ESAI Biru Yang Menari di Kanvas Memoriku
Aku, penumpang setia yang riwa-riwi antar kota di Jawa. Yang bolak-balik menggunakan KRL di rimba beton Jabodetabek. Yang kadang juga menumpang KRL Solo-Jogja, menatap sawah-sawah Klaten dari balik jendela, mendengar suara “Nuwun Sewu”, “Permisi” dan “Assalamualaikum” bersahutan di gerbong. Aku, yang mencintai kereta dengan cinta yang mungkin berlebihan. Hanya bisa menatap ironi ini dengan mata nanar, seperti menatap lukisan yang warnanya luntur diguyur hujan.
Di luar sana, para pelayat masih menangisi jenazah-jenazah yang hangus. Di stasiun-stasiun, para penumpang masih berdesakan dengan was-was yang tak terucapkan, dengan doa-doa yang dilafalkan dalam diam. Di perlintasan-perlintasan tanpa palang pintu—masih banyak, masih sangat banyak—para pengendara masih beradu nyawa dengan kereta yang melesat, berharap kali ini mereka cukup cepat, cukup beruntung, cukup diberi umur panjang.
Dan di balik podium-podium mengkilap, di balik layar-layar wawancara, para tokoh kita masih sibuk membuat garis demarkasi. Masih sibuk mencitrakan diri. Masih sibuk mengusulkan solusi-solusi yang tak nyambung, yang ganjil, yang membuat kita bertanya-tanya: apakah mereka pernah benar-benar naik kereta bersama rakyat biasa?
Di negeri ini, bisikku pada diri sendiri, mati itu rupanya sangat murah. Dan tanggung jawab—ah, tanggung jawab itu barang mewah. Terlalu mahal untuk dibeli dengan ratusan nyawa yang melayang sia-sia.
BACA JUGA : ESAI Kenangan yang Diasinkan
Malam ini, tiba-tiba aku ingin pulang ke rumah.
Ingin duduk di kursi empuk gerbong eksekutif, menatap kelap-kelip lampu di tepi persawahan yang melintas di balik jendela, membaca buku sambil sesekali menyesap kopi yang mendingin. Ingin mendengar lagi suara kondektur: “Stasiun berikutnya: Cimahi.” Ingin merasakan getaran rel yang menenangkan, bukan getaran yang menakutkan.
Aku ingin menikmati lagi perjalanan yang tenang. Perjalanan yang tak diiringi was-was. Perjalanan di mana satu-satunya yang kupikirkan adalah sampai—bukan apakah aku akan sampai. Aku ingin, ketika tiba di stasiun tujuan, anakku menyambut dengan pelukan kecilnya, dengan tawa yang renyah, dengan tangan usil yang menarik tasku. Bukan dengan air mata di depan peti mati yang tertutup.
Tapi untuk itu, ada yang harus berubah. Ada yang harus dituntaskan.
Sistem keselamatan perjalanan kereta api harus dibenahi total. Bukan tambal sulam. Bukan sekadar wacana. Bukan sekadar pernyataan pers yang diketik oleh staf humas dengan bahasa yang indah-indah. Palang pintu di setiap perlintasan harus ada. Harus berfungsi. Harus dijaga. Sinyal-sinyal harus akurat, tanpa toleransi barang sedetik pun. Prosedur harus ketat, dilaksanakan tanpa kompromi, tanpa “nanti dulu”, tanpa “lihat situasi”.
Dan di atas segalanya, harus ada satu pihak yang berani memegang tanggung jawab penuh. Tanpa melemparnya ke sana-kemari seperti bola panas yang tak sudi disentuh. Aku tak peduli apakah itu KAI atau Pemda atau kementerian ini-itu. Yang kupedulikan adalah: ketika aku menaiki kereta esok hari, aku ingin yakin bahwa aku akan sampai. Bahwa ibuku di rumah tak perlu gelisah menunggu telepon yang tak kunjung berdering. Bahwa anakku tak akan menjadi yatim di usia yang terlalu dini.
Bukankah itu hak paling dasar dari seorang penumpang?
Hak untuk selamat.
Hak untuk tiba.
Hak untuk pulang.
BACA JUGA : Wujudkan Ekonomi Berkelanjutan Bank Mandiri Konservasi Lahan
Malam semakin larut, menggulung dirinya sendiri seperti gulita yang enggan terusik fajar. Aku masih di sini, di depan layar, merangkai esai yang mungkin tak akan pernah dibaca oleh mereka yang kusebut namanya—atau mungkin justru akan dibaca, dan mereka akan tersenyum kecut, lalu melanjutkan rapat-rapat yang tak menghasilkan apa-apa.
Di kejauhan, sayup-sayup kudengar klakson kereta. Panjang, melengking, menusuk malam. Ah, mungkin itu KRL terakhir, melintas dalam gelap, membawa para penumpang yang hanya ingin segera sampai di rumah. Para penumpang yang sama sepertiku: lelah, ingin pulang, dan hanya bisa berharap.
Berharap bahwa rel-rel ini masih sudi mengantarkan mereka.
Berharap bahwa maut sedang tidur malam ini.
Aku berdoa dalam hening. Bukan doa yang indah-indah seperti dalam kitab-kitab. Tapi doa yang mentah, yang getir, yang keluar dari dada paling dalam:
Ya Allah, peliharalah kami, para peziarah rel yang lelah ini. Jangan biarkan kami mati sia-sia di atas rel-Mu, hanya karena mereka yang Engkau beri amanah terlalu sibuk berdebat dan berkelit. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kelalaian kami. Dan ampunilah—jika Engkau masih sudi—kelalaian mereka yang tak sudi bertanggung jawab.
Aamiin.
(Dikonsep di Bandung, dimatangkan di Jakarta, dirampungkan di Makassar, April-Mei 2026)
