(Renungan di Hari Pendidikan Nasional)
DI BAGIAN selatan Pekalongan, di sebuah desa yang bahkan angin pun enggan singgah, pernah hidup seorang guru muda. Ia adik perempuanku, anak ketiga dari empat bersaudara, yang memilih jalan sunyi sebagai guru honorer di sebuah sekolah dasar yang nyaris dilupakan peta.
Setiap pagi, sebelum masa subuh usai, ia sudah menggenjot sepeda motornya melintasi hamparan kampung dan persawahan yang membentang bagai lautan zamrud—dua belas kilometer ia tempuh seorang diri, melewati pematang yang licin, menyeberangi jembatan yang besi karatnya berderit menyanyikan lagu usia.
Bertahun-tahun ia mengabdi dalam sunyi, mengajar anak-anak dusun itu bermimpi di tengah kenyataan yang tak pernah berpihak. Hingga tibalah sebuah masa—masa yang kini terasa seperti dongeng dari negeri antah-berantah—ketika pemerintah membuka keran pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri. Adikku termasuk yang beruntung. Doa-doanya yang dipanjatkan di sepertiga malam, keringatnya yang menetes di jalanan berlumpur, suaranya yang serak mengajar di kelas berdinding gipsum—semuanya berbuah manis. Ia diangkat. Ia mendapatkan kepastian. Ia menjadi bukti bahwa dahulu, di negeri ini, pengabdian masih bisa bersanding dengan keadilan.
Tapi lihatlah zaman yang telah berubah.
Di Blora, ada seorang guru honorer bernama Ana. Bulan masih menggantung malas di langit ketika ia mengayuh sepeda tuanya melintasi jalanan desa yang belum tersentuh aspal. Di dalam kelas, dua puluh tiga pasang mata menunggunya. Ana mengajar dengan segenap hati, meski ia tahu bahwa di akhir bulan, honor yang ia terima hanya Rp200.000—jumlah yang bahkan tak cukup untuk membeli satu karung beras. Di Pati, ada Ahmad Ridwan, guru MI dengan gaji Rp650.000 per bulan, yang selepas mengajar harus menjadi buruh tambak demi menyambung napas.
Mereka ada di mana-mana. Mereka adalah saudara-saudaraku yang lain, yang tak seberuntung adik perempuanku.
Sebab kebijakan pengangkatan guru honorer yang dulu pernah membawa adikku ke pelabuhan kepastian, kini telah menjadi fatamorgana di padang pasir kebijakan negeri ini. Di seluruh Indonesia, sekitar 74 persen guru honorer menerima upah di bawah Upah Minimum Regional, dan satu dari lima di antaranya hidup dengan penghasilan kurang dari Rp500.000 per bulan. Adikku telah sampai di seberang dengan selamat. Tapi Ana, Ridwan, dan ribuan lainnya masih terapung-apung di tengah lautan ketidakpastian, menunggu kapal yang entah kapan datang—atau apakah ia akan datang sama sekali.
Begitulah. Di negeri ini, keadilan mirip lotre yang hanya dimenangkan oleh orang-orang yang beruntung.
Kemudian, dalam episode yang berbeda, nasib memperagakan sandiwara yang tak kalah getir kepada adik bungsuku, laki-laki pemberani. Hampir setahun ia korbankan waktunya—berbulan-bulan meninggalkan fokus pada keluarga, mengikuti Program Guru Penggerak yang digadang-gadang sebagai jalan menuju transformasi pendidikan. Ia belajar di malam-malam panjang, menulis refleksi, merancang proyek perubahan. Sertifikat kelulusan adalah kunci yang dijanjikan: syarat mutlak untuk menjadi kepala sekolah.
Namun ketika seleksi kepala sekolah di dibuka oleh Dinas Provinsi, suratan berkata lain: guru-guru yang tidak memiliki sertifikat Guru Penggerak justru yang dipanggil. Kebijakan pusat telah bersabda, tetapi kebijakan daerah berkata dengan lidah yang berbeda. Sinkronisasi hanyalah kata indah dalam kamus yang tak pernah diwujudkan dalam kenyataan. Adikku rampung dengan semangat yang remuk redam, seperti prajurit yang kalah sebelum sempat bertempur.
“Mas, untuk apa aku berlelah-lelah?” tanyanya suatu malam, suaranya bergetar menahan sesuatu yang lebih pahit dari sekadar kekecewaan.
Aku tak mampu menjawab. Kata-kataku tersangkut di kerongkongan, seperti tulang ikan yang menyesakkan.
Guru-guru itu, orang yang kukasihi. Dengan tiga nasib yang berbeda. Adik perempuanku berlabuh dengan selamat di dermaga kepastian—sebuah keberuntungan yang kini terasa sebagai kemewahan masa silam. Adik laki-lakiku terdampar di karang birokrasi yang saling bertabrakan. Sementara Ana dan Ridwan—wajah-wajah yang mewakili ribuan guru honorer lainnya—masih terkatung-katung di lautan lepas, menunggu kepastian yang tak kunjung datang.
Di negeri ini, menjadi guru adalah memilih untuk mencintai tanpa jaminan. Dan cinta yang tak berbalas itu—ya Tuhan—adalah luka yang menganga, luka yang tak akan pernah kering oleh air mata maupun janji.
Lalu datanglah program baru. Makan Bergizi Gratis, begitu namanya—diluncurkan dengan niat yang tak bisa dikatakan buruk. Tetapi lihatlah ke mana anggaran itu mengalir: pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp71 triliun dari pos anggaran pendidikan, yang dalam RAPBN 2026 melonjak menjadi Rp335 triliun—hampir lima kali lipat, melampaui setengah dari total pagu pendidikan. Seperti seorang ayah yang membelikan sepatu baru untuk anaknya, tetapi membiarkan sang ibu—yang setiap hari berjalan tanpa alas kaki di atas bara—menangis dalam diam.
Program ini memang mencatatkan dampak: 66,4 persen murid lebih bersemangat, 69 persen siswa merasakan perbaikan pola makan. Namun tragedi sejati bukanlah pada program itu sendiri. Tragedi sejati adalah bahwa kesejahteraan guru dan mutu pengajaran dikesampingkan, seolah pendidikan bisa berjalan hanya dengan perut kenyang dan ruangan yang benderang. Mantan Menkopolhukam Mahfud MD telah berujar lantang bahwa mutu guru jauh lebih penting. Bhima Yudhistira dari CELIOS bahkan menyuarakan bahwa demi MBG, nasib guru jadi dinomorduakan. Tapi suara-suara itu hanya bergaung di ruang hampa, seperti doa yang dipanjatkan ke langit yang telah membatu.
Tubuh fiskal kita tambun, tetapi otot intelektual kita kurus kering. Anak-anak boleh kenyang, tetapi jiwa mereka akan tetap lapar jika yang berdiri di depan kelas adalah guru yang batinnya tercabik. Guru yang harus berdagang camilan daring seperti Ana, menjadi buruh tambak seperti Ridwan, atau memungut dana dari orang tua murid demi membayar rekan guru honorer yang sepuluh bulan tak menerima upah.
Sertifikasi yang digadang-gadang sebagai jalan penyelamatan justru berubah menjadi labirin yang menjebak: banyak guru tak bisa mencukupi beban kerja 24 jam mengajar, sehingga tunjangan sertifikasi macet, membeku seperti darah di pembuluh yang tersumbat.
Adik bungsuku yang laki-laki, dengan luka yang masih menganga, bertanya lagi suatu malam: “Mas, jika sistemnya sendiri yang mematahkan sayap kami, lalu bagaimana kami bisa mengajari anak-anak untuk terbang?”
Pertanyaan itu kini menggantung di udara, seperti kabut yang enggan pergi. Dan aku tak punya jawaban. Yang kumiliki hanyalah kemarahan yang berubah menjadi puisi, dan puisi yang berubah menjadi doa.
Aku teringat pada Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin yang menegaskan bahwa guru sejati adalah mereka yang mengajar karena cinta, bukan karena imbalan. Namun bagaimana cinta bisa terus tumbuh jika penghargaan terhadap pendidik begitu rendah, digerus birokrasi dan tekanan sosial yang serba instan? Bagaimana seorang guru bisa mengajarkan tentang keadilan, sementara ia sendiri—seperti Ana, seperti Ridwan, seperti adik laki-lakiku—adalah korban paling telanjang dari ketidakadilan struktural?
Adik perempuanku beruntung. Ia sampai di pelabuhan sebelum badai tiba. Tapi berapa banyak lagi yang harus karam sebelum negara ini tersadar?
Di sudut-sudut negeri yang bahkan belum tersentuh oleh program MBG, potret buram pendidikan kita semakin menghitam. Di daerah 3T—tertinggal, terdepan, terluar—sekolah-sekolah hanya bisa dijangkau dengan mendaki bukit, menyusuri hutan, atau menaiki perahu kecil di sungai yang rawan. Di tempat-tempat seperti ini, satu atau dua orang guru harus mengampu seluruh mata pelajaran—sebuah beban yang bahkan Atlas dalam mitologi Yunani pun akan mengeluh memikulnya.
Sementara itu, politik transaksional meruak di mana-mana. Di berbagai daerah, mobilitas guru ke jenjang karier lebih tinggi—khususnya menjadi kepala sekolah—sering kali bukan ditentukan oleh kompetensi, melainkan oleh kedekatan, oleh koneksi, oleh permainan uang yang berbisik-bisik di ruang-ruang gelap. Adik laki-lakiku telah membuktikan sendiri: ia belajar berbulan-bulan, mengorbankan waktu bersama keluarga, meraih sertifikat Guru Penggerak dengan darah dan air mata intelektual—hanya untuk menyaksikan mereka yang tak memiliki sertifikat itu melenggang menduduki kursi yang seharusnya ia perjuangkan.
Ketika hasil Asesmen Nasional merekam bahwa minat baca siswa di daerah sangat rendah—bukan karena malas, melainkan karena ketiadaan bahan bacaan yang relevan; ketika International IQ Test menempatkan Indonesia di peringkat ke-100 dengan skor 93,18, jauh di bawah Iran yang hidup di bawah embargo panjang; ketika masih ada lebih dari 150.000 ruang kelas yang rusak sedang hingga berat—pertanyaan yang membakar adalah: ke mana sesungguhnya arah kapal pendidikan kita berlayar?
Apakah kita sedang mencerdaskan kehidupan bangsa, atau sekadar memberi makan sambil membiarkan guru-guru kita mati pelan-pelan?
Adik perempuanku telah selamat. Ia menjadi kisah yang berakhir baik di tengah lautan kisah yang berakhir tragis. Namun kebijakan yang dulu menyelamatkannya kini tinggal kenangan, tinggal cerita yang dikisahkan dari mulut ke mulut di antara guru-guru honorer yang masih menunggu—seperti dongeng tentang negeri ajaib yang pernah ada, entah kapan, entah di mana.
Ana masih mengayuh sepedanya di Blora. Ridwan masih menjadi buruh tambak di Pati. Adik laki-lakiku masih menyimpan luka di rongga dadanya. Dan ribuan lainnya masih menanti, masih berharap, masih berdoa dalam sunyi—berharap bahwa esok hari, atau lusa, atau entah kapan, seseorang di gedung berlapis marmer itu akan tersadar.
Bahwa guru bukanlah beban negara. Mereka adalah tiang-tiang yang menopang langit-langit peradaban. Dan ketika tiang-tiang itu rapuh, jangan tangisi langit yang runtuh.
Sebab, setiap kali seorang guru patah, sebuah bintang padam di langit anak-anak bangsa. Dan jika bintang-bintang terus padam, malam akan kekal, dan kita akan menjadi generasi yang selamanya meraba-raba dalam gelap.
Lintas Jawa, 2025-2026
