Duta Besar Republik Indonesia untuk Kenya, merangkap RD Kongo, Somalia, Uganda sekaligus Wakil Tetap RI untuk UNEP dan UN-Habitat, Dr. Mohamad Hery Saripudin, berharap Pemerintah Kenya dapat segera membuka kedutaan besarnya di Jakarta. Harapan tersebut disampaikan oleh Dubes Hery usai menyerahkan surat kepercayaan (letter of credentials) kepada Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta, di State House, Nairobi (2/12).
Pada saat penyerahan, Dubes Hery menyampaikan salam hangat dari Presiden Joko Widodo, serta menyampaikan harapan Presiden Joko Widodo mengenai peningkatan kerjasama bilateral kedua negara. “Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan undangan terbuka kepada Yang Mulia untuk mengunjungi Indonesia,” ujar Hery.
Harapan agar Kenya segera membuka kedutaannya di Jakarta menjadi salah satu topik yang disampaikan. “Indonesia akan sangat senang jika Pemerintah Kenya dapat segera membuka kedutaan besar di Jakarta,” tambah alumnus Hubungan Internasional, UGM ini.
Sebagai informasi, saat ini Kedutaan Besar Kenya untuk Indonesia masih dirangkap dari Kuala Lumpur, Malaysia.
Pada kesempatan tersebut, Dubes Hery juga memberikan selamat atas terpilihnya Kenya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk periode tahun 2021-2022. Dubes Hery menyampaikan, “Indonesia dengan senang hati akan bekerja sama memajukan agenda yang menjadi perhatian bersama mengenai perdamaian, keamanan, dan pembangunan pada forum-forum internasional”.
Dubes Hery juga menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan hubungan dan kerjasama RI-Kenya, terutama di bidang ekonomi. “Kami berharap untuk dapat bekerja sama secara erat dengan Kenya dalam mempromosikan perdagangan, investasi, dan pariwisata”, tegas Hery.
Ditambahkannya, peningkatan kerjasama tersebut terkait dengan upaya Indonesia mendukung Agenda Empat Besar (The Big 4 Agenda) Kenya. Keempat Agenda besar pemerintah Kenya saat ini adalah keamanan pangan, penyediaan perumahan yang terjangkau, kesehatan masyarakat, dan manufaktur.
Dalam tanggapannya, Presiden Kenyatta menyampaikan kembali salam hangat kepada Presiden Joko Widodo. Presiden juga dengan antusias menyambut keinginan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama antara kedua negara. Dalam kesempatan tersebut Presiden langsung memerintahkan Menteri Luar Negeri Kenya, Raychelle Omamo, agar bersama tim-nya untuk segera merealisasikan inisiatif peningkatan hubungan dan kerjasama bilateral tersebut, termasuk realisasi pembukaan Kedubes Kenya di Jakarta.
Dubes Hery menyampaikan surat kepercayaan bersamaan dengan Duta Besar lainnya dari 10 negara yang segera memulai tugas-tugas resminya di Kenya. Penyerahan surat kepercayaan 11 Duta Besar tersebut adalah Yunani, India, Hongaria, Zambia, Kolombia, Thailand, Indonesia, Australia, Sri Lanka, Bosnia dan Herzegovina, serta Vietnam.
Urutan ini sesuai dengan waktu ketibaan masing-masing Dubes di Nairobi. Dubes Hery tiba di Nairobi pada tanggal 10 November 2020 dan harus menjalani program karantina mandiri selama 14 hari sebagaimana disyaratkan sebagai bagian dari protokol kesehatan selama pandemi covid-19.
Di tengah situasi dunia yang sedang diliputi pandemi covid-19, penyerahan surat kepercayaan dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Peserta yang hadir di State House dibatasi secara ketat, wajib mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak melakukan kontak secara fisik. Sebelumnya para dubes harus menjalani swab test dan harus menyerahkan hasil test tersebut.
Dr. Mohamad Hery Saripudin dilantik sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 September 2020. Sebelumnya, Ia menjabat sebagai Konsul Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, pada tahun 2016-2019. Duta Besar Hery Saripudin merupakan diplomat karir yang telah bergabung di Kementerian Luar Negeri sejak tahun 1989.
Sejumlah pengalaman penempatan luar negeri, mulai dari Pretoria, Vancouver, dan New York telah dilaluinya. Sementara itu, dalam tugas kedinasan dalam negeri, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (Kapus Aspasaf), Badan Pengajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri. (*)
