Perempuan Harus Memiliki Ketrampilan dan Kemahiran yang Cukup

Agar Tidak Terjadi Diskriminasi di Sektor Pariwisata

Kabar Malioboro, Jogja – Untuk meningkatkan peranserta perempuan di sektor pariwisata, kaum hawa harus memiliki kemampuan dan ketrampilan yang baik. Untuk itu, perempuan harus membekali diri dengan kursus dan pelatihan ketrampilan bisnis dasar tentang dunia pariwisata. “Keterampilan bisnis dasar yang dibutuhkan seperti pembukuan, pemasaran, dan ketrampilan berbahasa Inggris yang baik,” ujar Co Founder Women In Tourism Indonesia (WITD) Anindwitya Rizqi Monica dalam SDGs Dialogue Series di Gedung Pascasarjana UNY Sabtu (20/5), kemarin.
Acara ini bagian dari kegiatan MIPA Road To Scientific Paper (MARS) #10 yang merupakan gelaran dari Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Studi Ilmiah MIPA Saintis (KSI MIST).
Selain Monica, pembicara lain dalam Suistanable Development Goals (SDGs) Dialogue Series ini adalah Co Founder PT RWE Bhinda, Muhammad Hafidullah.
Monica menjelaskan ada beberapa persoalan gender bagi perempuan yang bekerja dalam sektor pariwisata diantaranya upah yang layak dan jaminan pekerjaan yang pasti. Selain itu, perlakuan berbeda pada beban kerja yang diampu juga sering terjadi. “Masih terjadi diskriminasi beban kerja dan akses pada pendidikan dan peningkatan ketrampilan serta pekerja yang tidak dibayar,” tuturnya.
Dipaparkan Monica, kesetaraan gender di dunia pariwisata masih belum terjadi. Perbedaan perlakuan pada hak, tanggung jawab dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki masih terjadi diskriminasi. Implikasinya prioritas antara laki-laki dan perempuan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. “Makanya kami (WTID, Red) bercita-cita untuk berpromosi kesetaraan gender yang selaras dengan SDGs dan menginspirasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perempuan berpartisipasi dalam sektor pariwisata Indonesia,” paparnya.
Monica menerangkan ada tiga isu besar tentang gender di sektor pariwisata. Pertama proses pariwisata dan masyarakat yang diatur oleh hubungan gender. Kedua hubungan gender di sektor ekonomi, politik, sosial, budaya pada dimensi lingkungan dari semua masyarakat yang terlibat di dalamnya. Serta masalah kekuasaan, kontrol, kesetaraan diartikulasikan melalui hubungan ras, kelas dan gender dalam praktik pariwisata.
“Selain itu, dunia pendidikan juga masih minim yang memiliki konsentrasi di bidang gender dan pariwisata. Hanya 0,3 persen universitas dan institusi pariwisata yang mencantumkan gender dan pariwisata sebagai mata pelajaran mereka,” terangnya sambil menjelaskan minimnya perempuan dalam jejaring UMKM pariwisata serta tidak ada akses dan platform yang menyediakan pelatihan bagi perempuan di sektor pariwisata.

Ketua Panitia MARS Sir Hutammi Limandari menjelaskan kegiatan bertema Realizing an Agent of Change in The Improvement of Scientific and Technology Innovation to Resolve The Global SDGs Issues ini merupakan forum inisiatif untuk belajar tentang SDG’s. Diharapkan melalui kegiatan ini ada dialog dan berbagi pengalaman antara pembicara yang ahli dalam bidangnya untuk membahas tentang topik dan peristiwa paling signifikan saat ini dengan peserta. “Mahasiswa mempunyai peran besar dalam mewujudkan SDGs yaitu melalui perannya sebagai agent of changes. Kedepannya mahasiswa diharapkan dapat membawa perubahan dunia ke arah yang lebih baik,” jelasnya.

Dipaparkan, SDGs adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan istilah Sustainable Development Goals (SDGs) yang di tingkat global memiliki 17 tujuan, 169 sasaran, serta 241 indikator. “SDGs ini mencakup dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola yang diharapkan tercapai pada tahun 2030,” terangnya.
Sedangkan Muhammad Hafidullah menambahkan sosiopreneur merupakan gabungan dari lembaga sosial dan entrepreneur. Lembaga sosial bermotif menolong sedangkan entrepreneur berorientasi bisnis. “Gabungan keduanya itulah merupakan orientasi sosial berbasis bisnis. Dan mahasiswa bisa belajar sosiopreneur yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta yang rawan terjadi ketimpangan,” tandasnya.” kata Muhammad Hafidullah. (rls)

Foto : Dokumen Panitia MARS #10