ADA yang menarik saat berlangsung pidato pengukuhan guru besar Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro pada Kamis (24/7/2025). Terlihat, guru besar dalam bidang Pembangunan Internasional di Asia Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini memanfaatkan simbol-simbol untuk mendukung apa yang disampaikannya dalam pidato.
Pidato pengukuhannya berjudul ‘Isu “Jebakan Utang” dalam Pembiayaan Proyek-Proyek Belt and Road Initiative (BRI) Cina di Indonesia: Sebuah Kajian Terbuka tentang Kompleksitas dan Tantangan.’ Nur Rachmat pun menggunakan simbol Burung Garuda dan Naga. Simbol tersebut muncul pada mug suvenir yang diberikan kepada para tamu yang hadir di Balairung UGM.
Simbol Burung Garuda dan Naga juga terlihat pada backdrop acara syukuran di Kampus Fisipol. Kedua simbol tersebut menggambarkan interaksi kedua negara yang menjadi bahasan dalam pidato Nur Rachmat. Burung Garuda untuk Indonesia dan Naga untuk Cina. Nur memang menyoroti kompleksitas relasi pembangunan antara Indonesia dan Cina, khususnya melalui skema pembiayaan proyek BRI.
Saat memberikan sambutan di acara syukuran, Nur Rachmat menegaskan bahwa Burung Garuda dibuat lebih gede karena dia berharap dan yakin, Indonesia bisa mengatasi persoalan yang muncul dari Cina, kaitannya dengan isu ‘jebakan utang‘. Menurut Nur Rachmat, Garuda akan menang melawan Naga dengan sejumlah syarat seperti yang disampaikan dalam pidato.
Dalam konteks Indonesia, Nur memaparkan bagaimana proyek-proyek seperti kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) menjadi contoh konkret dari relasi ekonomi-politik yang rumit antara kedua negara. Ia menjelaskan bahwa pembengkakan biaya proyek dan keterlibatan anggaran negara melalui APBN telah menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan fiskal dan transparansi pengelolaan utang.
Situasi ini memperlihatkan bahwa keputusan-keputusan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan risiko jangka panjang. “Dalam kasus Whoosh, kita menyaksikan bagaimana utang luar negeri bisa bertransformasi menjadi beban terselubung negara,” jelas suami Tutiyaningsih ini.
Lebih lanjut, Nur menggarisbawahi bahwa label ‘jebakan utang’ terhadap Cina banyak diperdebatkan dan belum memiliki dasar empiris yang kuat. Ia menyoroti studi-studi yang menunjukkan bahwa tuduhan jebakan utang tidak selalu mencerminkan realitas di lapangan, termasuk di negara-negara seperti Sri Lanka dan Laos.
“Jika kita kaji lebih dalam, banyak kegagalan proyek bukan karena strategi jahat Cina, tapi justru disebabkan oleh salah urus elite lokal dan lemahnya kapasitas institusional,” ujar ayah dua anak yang saat ini menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM ini.
Hal ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar justru berasal dari dalam negeri sendiri. Maka dari itu, penguatan institusi dan tatakelola menjadi syarat utama untuk menghindari jebakan utang dalam bentuk apa pun.
Namun demikian, Nur juga menyoroti dimensi non-ekonomi dari isu ketergantungan utang, seperti diplomasi luar negeri yang menjadi kurang lincah dan keberanian menyuarakan isu-isu sensitif seperti Laut Natuna atau kondisi Muslim Uighur.
Menurutnya, ketika pertimbangan ekonomi mendominasi hubungan bilateral, maka ruang manuver politik bisa menyempit dan berisiko pada hilangnya kemandirian kebijakan. “Persepsi bahwa Indonesia tergantung secara ekonomi kepada Cina telah memperumit postur diplomatik kita, terutama ketika berhadapan dengan konflik kedaulatan atau HAM,” katanya.
Apa usulan konkret Nur Rachmat untuk Indonesia?
Agar tidak terjerat dalam jebakan utang, Nur mengusulkan, salah satunya melalui diversifikasi pembiayaan. Ia menekankan perlunya keterlibatan lembaga keuangan multilateral dan investasi swasta sebagai alternatif pembiayaan proyek infrastruktur yang lebih sehat. Dalam pandangannya, keterbukaan adalah fondasi kepercayaan publik dalam pembangunan.
Selain itu, pengawasan masyarakat sipil dapat menjadi alat penting untuk menekan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. “Transparansi dalam negosiasi dan pelaporan pinjaman harus ditingkatkan agar publik dan pemangku kepentingan bisa mengawasi secara terbuka,” tegasnya.
Di awal pidatonya ia menegaskan bahwa utang luar negeri Indonesia kepada Cina bisa kita baca sebagai sebuah ‘simpul Gordian’. Yang mencerminkan keterikatan kompleks antara ketergantungan ekonomi, tantangan kedaulatan wilayah, dan kepentingan politik elite domestik.
Dalam pandangannya, persoalan ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang relasi kuasa dan strategi geopolitik. Doktor lulusan Flinders University Australia ini menjelaskan bahwa dalam konteks pembangunan internasional, konsep ‘jebakan utang’ tidak bisa hanya dilihat dari sisi nominal utang semata, melainkan harus dikaji dalam kerangka yang lebih luas. Ia mengurai akar persoalan ketimpangan global yang mengakar dari sejarah kolonialisme dan dominasi sistem pembangunan ala Barat.
Menurutnya, pembangunan sejatinya bukan sekadar proses teknokratik, tetapi juga refleksi nilai, sejarah, dan budaya. “Dekolonisasi sekarang telah menjadi salah satu kata kunci utama dalam proses pembangunan internasional di berbagai negara,” ungkap pria yang tanggal kelahirannya bersamaan dengan pidato pengukuhannya, 24 Juli.
Menyoroti Belt and Road Initiative (BRI) sebagai strategi utama Cina dalam mendorong kerja sama internasional, Nur mengajak publik untuk tidak gegabah menilai inisiatif ini semata-mata sebagai upaya hegemonik. Ia memaparkan bahwa BRI menjangkau lebih dari 150 negara dan melibatkan pembiayaan hingga USD 1,6 triliun, mencerminkan skala ambisius dari program ini.
Di sisi lain, BRI juga membuka peluang kerja sama baru yang lebih setara antarsesama negara berkembang. Namun peluang ini hanya dapat dimanfaatkan jika ada tatakelola yang kuat dan strategi nasional yang jelas. “Jangkauan luas dan sifat proyek BRI yang beragam memang menimbulkan debat, namun kita perlu kajian yang hati-hati dan terbuka agar tak terjebak dalam kesimpulan yang prematur,” katanya.
Ia berharap pengukuhannya ini menjadi momentum untuk mendorong kajian-kajian kritis tentang pembangunan internasional yang lebih adil dan reflektif. “Simpul Gordian utang ini tidak akan terurai hanya dengan satu tebasan, tapi butuh kecermatan, keberanian, dan keteguhan dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kedaulatan dan keberlanjutan,” tandasnya.(wid)
