OLEH: ERWAN WIDYARTO
Pembangunan infrastruktur jalan tol Solo–Jogja dan Jogja–Bawen merupakan babak baru dalam konektivitas wilayah Jawa bagian tengah. Yogyakarta, sebagai jantung budaya dan destinasi wisata unggulan nasional, tentu akan menerima dampak langsung dari proyek ambisius ini. Namun seperti dua sisi mata uang, kemudahan akses bisa menjadi berkah sekaligus tantangan bagi ekosistem pariwisata DIY.
Begitu tol beroperasi penuh, waktu tempuh dari Solo atau Semarang ke Yogyakarta bisa terpangkas drastis. Pandangan optimis, ini membuka peluang ledakan kunjungan wisatawan harian (one-day trip) yang akan menyerbu Malioboro, Kraton, Borobudur, dan destinasi populer lainnya. Namun, kemudahan datang ini jika tidak dibarengi dengan kontrol kapasitas dan distribusi kunjungan, akan menjadi ancaman overtourism.
Kita pernah melihatnya –bahkan mungkin sudah mengalaminya. Jalan macet di kawasan wisata, volume sampah meningkat, kualitas pengalaman wisata menurun, hingga tekanan sosial pada warga lokal. Pariwisata semestinya tidak hanya mengejar kuantitas, tapi kualitas dan keberlanjutan.
Desa Wisata dan Diversifikasi Destinasi
Lalu, apa yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan di bidang pariwisata? Salah satu pembenahan yang mutlak dilakukan adalah mendistribusikan arus wisata ke wilayah yang lebih luas.
DIY punya potensi luar biasa dalam pengembangan desa wisata—dari lereng Merapi, perbukitan Menoreh, hingga pesisir selatan. Tetapi keberhasilan tidak cukup hanya dengan label “Desa Wisata”. Perlu kurasi narasi, penguatan unique selling point (USP), peningkatan kapasitas SDM, dan peran aktif komunitas lokal.
Pengalaman wisata berbasis budaya, alam, dan kearifan lokal bisa menjadi alternatif yang bermutu, bermakna dan tak mudah dilupakan. Di sinilah relevansi penegasan Gubernur DIY di hadapan para pemangku kepentingan pariwisata yang hadir pada acara Rakerda DPD GIPI DIY, 30 Juli 2025. Gubernur menegaskan bahwa yang kita jual dalam pariwisata adalah pengalaman dan makna. Deep and meaningful experience. Bukan destinasi semata.
Dalam konteks ini, tol seharusnya bukan sekadar jalur cepat menuju pusat kota, bukan pula jalur cepat untuk datang dan pergi, tapi juga membuka akses ke destinasi tersembunyi—asal dikelola dengan visi jangka panjang. Tol harus dijadikan jalur cepat bagi potensi hidden gem di DIY untuk dikenali dan didatangi. Harus dijadikan fast track agar pengalaman dan makna yang dimiliki DIY segera diserap wisatawan.
Integrasi Antarmoda
Satu hal yang sering dilupakan dalam ekosistem pariwisata adalah last mile transportation. Setelah wisatawan tiba di pintu masuk Yogyakarta, bagaimana mereka menjangkau destinasi? Moda transportasi publik yang nyaman, terintegrasi, dan ramah lingkungan sangat dibutuhkan. Jika tidak, yang terjadi adalah lonjakan kendaraan pribadi dan parkir liar di mana-mana.
Last mile transportation adalah kunci dalam menciptakan sistem transportasi dan logistik –termasuk dalam industri pariwisata– yang efisien dan berkelanjutan. Meskipun terlihat sebagai “bagian kecil”, segmen ini sering menjadi penentu kualitas pengalaman pengguna dan efisiensi biaya dalam berwisata.
Pemerintah daerah perlu segera menata sistem angkutan wisata terpadu: bus kecil, shuttle, sepeda listrik, hingga jalur pedestrian. Kemitraan dengan startup transportasi, kolaborasi dengan komunitas lokal, dan digitalisasi layanan akan menjadi penentu.
Kolaborasi Menjadi Kunci
Era pasca-pandemi mengajarkan kita tentang pentingnya standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan (CHSE). Semakin mudahnya wisatawan masuk, harus diimbangi dengan sistem manajemen daya dukung destinasi—baik dari sisi kapasitas fisik, sosial, maupun ekologis.
Alat digital seperti e-ticketing, sistem reservasi, atau real-time visitor monitoring bisa diterapkan untuk menghindari kepadatan. Perlu juga audit rutin atas kualitas layanan, sanitasi, hingga kesiapsiagaan bencana. Penerapan CHSE yang benar dan berkelanjutan menjadi kunci pengembangan destinasi termasuk desa wisata.
Ekosistem pariwisata tak akan kuat bila hanya digerakkan satu pihak. Pemda DIY perlu membangun sistem kolaboratif berbasis data dan peta jalan yang jelas. Dunia usaha diajak untuk berinvestasi secara etis dan inklusif. Komunitas lokal harus diposisikan sebagai pelaku utama, bukan sekadar penonton.
Yogyakarta harus menjawab tantangan ini bukan dengan reaktif, tapi dengan visi pembangunan pariwisata yang holistik: adil secara ekonomi, ramah terhadap budaya, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Jika tol adalah nadi baru yang mempercepat aliran, maka ekosistem pariwisata DIY harus menjadi jantung yang sehat—berdenyut dalam irama harmoni antara manusia, ruang, dan waktu.*
Erwan Widyarto, Wakil Ketua DPD GIPI DIY.
