Kabar Malioboro .com, Yogyakarta- Merespon permasalahan yang ada di masyarakat membuat mahasiswa dan masyarakat untuk bergerak. Salah satunya dilakukan oleh Aliansi Jogja Melawan melaksanakan unjuk rasa di Titik 0 KM Malioboro Yogyakarta pada Sabtu (16/4/22).
Aksi ini mengangkat isu kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng sebagai komoditas pokok, disusul kenaikan harga BBM non-subsidi dan PPN secara serentak yang berimbas pada kenaikan komoditas lainnya, serta wacana penundaan pemilu dan perpanjangan periode presiden. Tak hanya itu, beberapa isu turunan seperti maraknya konflik agraria sebagai imbas dari percepatan pembangunan proyek strategis nasional, komerisalisasi pendidikan, serta isu klitih dan pembangunan kawasan malioboro yang kemudian menimbulkan permasalahan bagi rakyat DIY.
Pada awal tahun 2022 disambut dengan melonjaknya harga minyak goreng (migor) di pasaran. Di pertengahan Januari 2022, harga migor curah tercatat mencapai Rp18.800/kg; sementara migor kemasan bermerk 1 mencapai Rp 21.100/kg. Konsumen level rumah tangga hingga pelaku usaha, khususnya UMKM. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai melakukan pengusutan atas dugaan kartel dalam persaingan usaha migor di Indonesia (Kontan, 2022). Belum lagi kebijakan subsidi yang pada implementasinya masih tidak dapat mengembalikan kestabilan harga minyak goreng dalam waktu dekat.
Begitupun dengan harga bahan bakar minyak (BBM) yang resmi mengalami kenaikan pada April 2022. Pertamina resmi menaikkan harga BBM Pertamax mulai 1 April 2022. BBM Non Subsidi Gasoline RON 92 (Pertamax) disesuaikan harganya menjadi Rp 12.500 per liter (untuk daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor /PBBKB 5%). BPS memperkirakan kenaikan BBM jenis Pertamax akan mengerek tingkat inflasi Indonesia pada April 2022. Dan Pemerintah merencanakan akan menaikan bahan pokok dan bahan bakar subsidi, seperti pertalite, PLN, dan lainnya.
Kesengsaraan yang dirasakan oleh masyarakat semakin bertubi-tubi seiring dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% yang juga baru ditetapkan per 1 April 2022.
Kenaikan BBM yang kemudian disusul dengan kenaikan bahan pokok masyarakat Indonesia membuktikan bahwasannya ditengah krisis ekonomi yang semakin dalam yang dialami oleh rakyat Indonesia, pemerintah justru tidak sama sekali melakukan upaya menyelamatkan hidup rakyat Indonesia. Rezim Pemerintah Jokowi-Ma’ruf justru melakukan penghisapan yang semakin masif terhadap hasil kerja rakyat indonesia dengan menaikkan pajak di segala sektor ditengah situasi krisis, melakukan perampasan tanah dengan menjalankan proyek strategis nasional, serta mencabut subsidi bahan pokok rakyat indonesia sehingga akses terhadap bahan pokok khususnya bahan makanan menjadi sulit hari ini bagi rakyat indonesia.
Maka ditengah situasi yang hari ini semakin mempersulit hidup rakyat indonesia sudah menjadi keharusan untuk gerakan rakyat bangkit dan semakin memperhebat perjuangannya.
Mengingat situasi di atas yang kemudian perlu untuk disikapi dan direspon, maka Aliansi Jogja Melawan yang di dalam nya tergabung UII Melawan, HMI Cabang Yogyakarta, KPR Yogyakarta, FMN Yogyakarta, SMI Yogyakarta, PMII FIAI UII, SEGAPMedia Group, dan lainnya menuntut:
(1) Turunkan Harga bahan Bakar dan kebutuhan bahan pokok, (2) Seret, Adili dan sita harta koruptor, (3) Hentikan Seluruh pembangunan PSN yang merampas Tanah Rakyat, (4) Hentikan Ketergantungan terhadap modal luar negeri, (5) Wujudkan Reforma agraria sejati dan bangun industri nasional, (6) Stop monopoli sarana produksi pertanian, (7) Menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dan penundaan pemilu 2024, (8) Hentikan Praktek Kapitalisasi di sektor pendidikan, (9) Wujudkan Sistem Ekonomi Bervisi Kerakyatan, (10) Menuntut dan mendesak jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketahanan pangan rakyat,
(11) Hentikan Pertambangan yang merusak lingkungan, (12) Wujudkan Pembangunan energi terbarukan, (13) Mendesak penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, (14) Cabut Omnibus law dan beserta aturan turunannya, (15) Menutut DPRD untuk membuat Perda kejahatan jalanan, (16) Berikan jaminan penghidupan yang layak bagi rakyat yang terdampak pembangunan Malioboro, (17) Tolak RUU KUP, (18) Tolak RUU Sisdiknas.
“Dengan adanya aksi ini diharapkan pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat dan kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyat akibat kebijakan-kebijakannya. Dan kami menyampaikan beberapa tuntutan agar didengar dan dilaksanakan mencari solusi untuk permasalahan yang terjadi oleh pemerintah pusat maupun daerah,” kata salah satu orator.
Sumber: www.segapmedia.online
